Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System (WBS) merupakan suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan untuk membuat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi di Perusahaan. WBS Pertamina dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat melalui berbagai saluran pengaduan, yaitu:

Pengelolaan WBS dilakukan dengan prinsip rahasia, anonim dan independen. Setiap pengaduan yang masuk diterima oleh konsultan independen yang akan menganalisis dan meminta keterangan lebih detail kepada pelapor untuk kemudian disampaikan kepada Pertamina. Selanjutnya Pertamina akan menindaklanjuti pengaduan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Tata Kerja Organisasi Whistleblowing System No. B-001/M00000/2018-S0 Revisi ke-5 yang berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2018. Mekanisme penanganan laporan WBS dilakukan berdasarkan Tata Kerja Organisasi Whistleblowing System No. B-001/M00000/2018-S0 Revisi ke-5 yang berlaku terhitung mulai tanggal 02 April 2018. Berikut acuan dalam penerapan WBS:

1. TKO WBS
2. SK Direksi Pertamina No. 15/C00000/2012-S0 tanggal 13 April 2012

Penerapan GCG

Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini disusun sebagai acuan dalam mengelola PT Patra Jasa berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi kaidah dan pedoman bagi pengurus Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG  (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness) diperlukan agar Perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Perusahaan. Pedoman Tata Kelola Perusahaan ini mengatur struktur badan tata kelola perusahaan (RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris), proses tata kelola perusahaan, organ pendukung badan tata kelola perusahaan serta proses tata kelola Perusahaan.

1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate Governance)
2. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (Code of Conduct)
3. Pedoman Konflik Kepentingan
4. Pedoman Pengendalian Gratifikasi